Pada November 2024, Georgia, sebuah negara di Kaukasus Selatan, mengalami gelombang slot deposit 10 ribu protes besar-besaran yang melibatkan puluhan ribu demonstran pro-Uni Eropa (UE). Aksi unjuk rasa ini dipicu oleh keputusan pemerintah untuk menangguhkan proses aksesi keanggotaan UE hingga tahun 2028, sebuah langkah yang dianggap oleh banyak pihak sebagai pengkhianatan terhadap aspirasi pro-Barat negara tersebut.
Latar Belakang Keputusan Pemerintah
Sebagai respons, pemerintah Georgia menuduh Uni Eropa melakukan “pemerasan” dan “manipulasi”, serta menolak hibah anggaran dari UE hingga tahun 2028.
Gelombang Protes dan Tindakan Kepolisian
Keputusan pemerintah tersebut memicu protes massal di ibu kota Tbilisi dan kota-kota lain di seluruh negeri. Demonstran, yang mayoritasnya adalah warga pro-UE, mengisi jalan-jalan dengan membawa bendera Georgia dan UE, serta meneriakkan slogan-slogan menuntut integrasi Eropa.
Kritik Internasional dan Tanggapan Pemerintah
Komunitas internasional, termasuk Uni Eropa dan Amerika Serikat, mengkritik keras tindakan pemerintah Georgia. Uni Eropa menyatakan kekecewaannya atas penangguhan proses aksesi dan mengecam penggunaan kekuatan berlebihan terhadap demonstran. Ia menyebut pemerintah sebagai “ilegal” dan menuduhnya “mendeklarasikan perang” terhadap rakyat Georgia.
Perkembangan Politik Terkini
Langkah ini memicu lebih banyak protes dan kritik, dengan banyak pihak melihatnya sebagai upaya “perampasan negara” oleh oligarki Bidzina Ivanishvili. Zourabichvili menolak untuk mundur, menyebut pemilu yang menghasilkan keputusan tersebut sebagai curang dan tidak sah.
Harapan Masa Depan
Meskipun pemerintah telah mengambil langkah mundur dengan menarik RUU agen asing setelah protes besar pada Maret 2023, ketegangan politik dan sosial di Georgia tetap tinggi. Para demonstran dan oposisi terus menuntut agar pemerintah kembali pada jalur integrasi Eropa dan menghormati aspirasi rakyat untuk bergabung dengan Uni Eropa. Masa depan hubungan Georgia dengan UE dan arah politik negara ini akan sangat bergantung pada respons pemerintah terhadap tuntutan rakyat dan tekanan internasional.